Wiranto: Kebebasan Tak Mungkin Lampaui Supremasi Hukum

Jakarta – Indonesia merupakan negara demokrasi. Namun, kebebasan hak-hak sipil dibatasi dengan hukum. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat membuka acara pemberian penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) serta sosialisasi hasil IDI 2015 di Jakarta, Rabu (30/11). “Tidak mungkin kebebasan itu melampaui supremasi hukum. Kalau dilanggar, pasti negara akan mengalami kekacauan,” kata Wiranto. Menurutnya, pemimpin-pemimpin bangsa terdahulu menyadari tidak mudah membangun negara demokratis. Diungkapkan, Presiden pertama Soekarno memberikan model demokrasi terpimpin. “Tidak bias langsung diberikan kebebasan, karena kita saat itu belum matang,” ungkapnya. “Presiden Soeharto (Presiden kedua) juga menyadari belum bisa demokrasi diberikan suatu kebebasan mutlak. Maka itu Presiden Soeharto mencanangkan demokrasi Pancasila. Sekarang ini kita masuk model demokrasi lebih bebas,” paparnya. Akan tetapi, dia menyatakan, setelah reformasi 1998, kondisi masyarakat belum sepenuhnya memungkinkan mendapatkan kebebasan. “Kita belum siap berdemokrasi secara bebas. Ketika kebebasan menguat, bahaya anarkis muncul yang pasti merusak negeri ini,” ujarnya. “Oleh karena itu, saat ini kita berupaya mencoba kembali mencari keseimbangan antara kebebasan demokrasi dengan kepatuhan hukum,” urainya. Sekadar diketahui, IDI 2015 mencapai angka 72,82 dalam skala 0 sampai 100. Angka tersebut sedikit menurun bila dibandingkan IDI 2014 sebesar 73,04. IDI bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik Tanah Air. Sejak 2009 BPS bersama Kementerian Koordinator Polhukam, Bappenas, Kemdagri, UNDP, dan tim ahli merumuskan pengukuran IDI. IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, aspek kebebasan sipil tercatat masih sebagai aspek dengan indeks tertinggi. “Namun perlu dicatat dari 2014-2015 aspek kebebasan sipil sedikit menurun karena masih terjadinya pengekangan kebebasan berpendapat yang belum bisa dikurangi. Demikian juga ancaman pada pers seperti pelarangan liputan, perampasan alat kerja, dan kekerasan fisik,” kata Suhariyanto. Sementara itu, Direktur UNDP Indonesia, Christophe Bahuet berterima kasih karena UNDP dilibatkan dalam pengembangan IDI. “IDI telah menjadi kisah sukses. IDI adalah produk nasional yang dihasilkan pengambil kebijakan nasional,” kata Christophe. “Indeks ini penting karena sediakan data tentang demokrasi Indonesia. Saya percaya ini mematangkan demokrasi. Pemerintah juga secara terbuka mengevaluasi diri dan mengukur sistem,” ungkapnya. Terdapat 10 provinsi yang menerima penghargaan yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Barat, dan Papua. Tiga gubernur menerima langsung penghargaan tersebut yaitu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Penghargaan tujuh provinsi lainnya diterima oleh perwakilan masing-masing. Carlos KY Paath/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu