KPU Kulonprogo Masih Tunggu Pendaftar Pilkada

Yogyakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo membuka kembali pendaftaran calon pasangan (paslon) bupati dan wakil bupati Kulonprogo yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2017. Pendaftara dibuka lagi mulai Rabu (28/9) sampai Jumat (30/9) mendatang. Ketua KPU Kulonprogo Muh Isnaini, karena baru satu paslon yang mendaftar yakni Hasto Wardoyo-Sutedjo, maka KPU Kulonprogo berupaya membuka kesempatan kembali bagi calon lain. Menyusul perpanjangan pendaftaran ini, tahapan pilkada juga ikut berubah, salah satunya jadwal tes kesehatan bagi bakal pasangan calon. Jika semula dijadwalkan awal pekan ini, KPU melakukan reschedule tes kesehatan pada pekan berikutnya, yaitu Senin-Selasa (3-4/10). “Perpanjangan pendaftaran bakal calon merupakan amanat dalam PKPU no 14 tahun 2015,” terang Muh Isnaini. Dikatakan, masih ada peluang tiga partai politik di luar pendukung Hasto-Tedjo untuk mengajukan bakal calon untuk maju dalam pilkada yakni PKB, Gerindra dan Demokrat. Ketiga partai tersebut, memiliki 13 kursi di DPRD Kulonprogo. Sementara itu, dari ketiga partai tersebut, muncul nama Zuhadmono Ashari – BRAy Iriani Pramastuti, yang rencananya juga akan ikut mendaftar, meski belum diketahui waktunya. Juru bicara DPC Partai Gerindra Kulonprogo, Adi Sutrisno mengatakan, pasangan tersebut akan maju dalam Pilkada Kulonprogo dan mendaftar pada masa perpanjangan. Disebutkan, rencana pendaftaran Zuhad – Iriani akan dimulai dari rumah Toyo S Dipo mantan Bupati Kulonprogo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Sementara itu, pasangan Hasto-Tedjo resmi diusung PDI Perjuangan, PAN, Golkar, PKS, Hanura, dan Nasdem. Sedang PPP terpaksa dianulir KPU Kulonprogo, karena belum bisa menyerahkan surat rekomendasi dari pengurus DPP pusat sesuai SK Kemenkumham terakhir. Meski demikian, di luar PPP yang hanya memiliki satu kursi di DPRD Kulonprogo, pasangan Hasto-Tedjo mendapatkan dukungan 27 kursi dari total 40 kursi. Prestasi Hasto-Tedjo Hasto Wardoyo yang sukses dengan program ‘Besa-beli Kulonprogo’ memiliki terobosan inovatif dalam meningkatkan derajat pembangukan Kabupaten Kulonprogo. Bupati berlatar belakang dokter kandungan tersebut, telah mencetuskan program “One Village One Sister Company,” serta mendapatkan Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan, Damandiri Award, dan Lembaga Obudsman Award, juga anugerah Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama yang diterima langsung dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Program ‘Bela dan Beli Kulon Progo’ merupakan semboyan untuk mengutamakan produk sendiri ketimbang produk asing. Sementara itu, One Village One Sister Company adalah kerja sama antara desa dengan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program One Village One Sister Company ini menggandeng 17 perusahaan swasta, BUMN dan BUMD untuk menjadi orangtua asuh dari desa-desa di Kulon Progo. Di tangan Hasto-Tedjo, Pemkab Kulonprogo mengakuisisi toko jejaring Alfamart menjadi toko milik rakyat (Tomira), untuk mengakomodasi produk lokal UMKM di Kulonprogo. Selain di bidang ekonomi, Hasto Wardoyo juga menciptakan terobosan di bidang kesehatan, dengan program rawat inap warga miskin tanpa kelas di RSUD Wates. Dengan program tersebut, RSUD Wates menjadi salah satu nomine penerima United Nation Public Service Award. Program itu berjalan sejak 2012 atau setelah setahun Hasto menjabat sebagai bupati dan RSUD Wates sebagai RS kelas B tahun ini juga menjadi RS Pendidikan berafiliasi dengan Fakultas Kedokteran UGM dan RSUP Sardjito. Karena itu, berbagai fasilitas baru segera dibangun. Misalnya, medic center, asrama mahasiswa, foodcourt, dan perumahan dokter. Selain itu, Pemkab Kulon Progo baru saja membangun RSUD Nyi Ageng Serang Sentolo. Rumah sakit tipe D yang diresmikan pada 12 November 2014 itu memiliki seratus kamar. Kebijakan rawat inap tanpa kelas juga diberlakukan di rumah sakit tersebut. Karena sekarang ada dua rumah sakit, anggaran Jamkesda yang semula Rp 8 miliar tahun ini menjadi Rp 15 miliar. Selain itu, seluruh puskesmas di Kulonprogo, menggunakan badan layanan unit daerah (BLUD). Sistem itu membuat pengelolaan puskesmas lebih fleksibel. Fuska Sani Evani/JEM Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu