Meredam Gejolak Inflasi Pangan

Selama beberapa tahun terakhir komoditas cabai dan bawang merah telah banyak menyita perhatian semua lapisan masyarakat. Mulai dari ibu-ibu rumah tangga, pengusaha warteg/warung makan Padang, pejabat kementerian, hingga Istana Presiden. Banyak menyita perhatian karena gejolak harga komoditas pangan ini telah menjadi faktor pemicu utama angka inflasi. Seperti yang terjadi saat ini, musim hujan yang tengah berlangsung di semua daerah di Indonesia telah memicu peningkatan harga cabai dan bawang merah secara signifikan. Data Kementerian Perdagangan pada 26 November 2016 lalu menyebutkan bahwa harga rata-rata cabai keriting di Jakarta Rp 65.447 per kilogram, sedangkan harga bawang merah pada kisaran Rp 30.000 – Rp 40.000 per kilogram. Kenaikan harga beberapa komoditas dari kelompok bahan pangan bergejolak (volatile foods) ini menjadi pemicu utama inflasi bulan November 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada November 2016 lalu terjadi inflasi sebesar 0,47%. Penyebab utamanya adalah kenaikan harga cabai merah rata-rata sebesar 21,2% yang berkotribusi pada angka inflasi sebesar 0,16%. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang merah dengan rata-rata kenaikan sebesar 16,1%. Kenaikan harga bawang merah ini memiliki bobot sebesar 0,7% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,10%. Begitu pula yang terjadi pada cabai rawit mengalami kenaikan harga rata-rata mencapai 29,7% dengan bobot sebesar 0,19% dan andil terhadap inflasi sebesar 0,05%. Tidak Bertaji Mengingat perannya yang sangat signifikan dalam menyumbang angka inflasi, maka pemerintah telah memasukkan dua komoditas bumbu dapur tersebut ke dalam tujuh jenis bahan pangan yang ditetapkan harga acuannya. Seperti kita ketahui, pada 9 September 2016 lalu Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Peraturan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan pada 15 September 2016. Permendag ini mengatur harga acuan di tingkat petani dan konsumen untuk tujuh komoditas pangan, meliputi beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi segar. Pada Permendag tersebut harga acuan penjualan di konsumen untuk cabai merah besar/ keriting ditetapkan maksimal Rp 28.500 per kilogram, sedangkan untuk harga bawang merah ditetapkan maksimal Rp 32.000 per kilogram. Dalam praktiknya harga acuan ini hanya dijadikan sekadar referensi. Sehingga Permendag ini lemah dalam tataran implementasi. Harga komoditas sayuran dan komoditas pangan lainnya tetap melambung tinggi melebihi batas maksimum yang ditetapkan. Kebijakan itu tidak efektif meredam inflasi karena tidak memiliki taji. Harga acuan pangan itu seharusnya mampu menjawab berbagai kritik yang dilontarkan terhadap buruknya manajemen pangan negeri ini. Mahzab stabilisasi harga pangan saat ini pendulumnya telah bergeser pada mahzab ekonomi pasar. Negara/pemerintah mengelola pangan layaknya produk manufaktur, semua nyaris diserahkan kepada mekanisme pasar. Walhasil, gonjang-ganjing harga pangan selalu terulang dari musim ke musim, serta dari Lebaran yang satu ke Lebaran berikutnya. Langkah Antisipasi Gejolak harga cabai dan bawang merah sebenarnya tidak perlu terjadi jika pemerintah melakukan antisipasi sejak dini melalui penguatan stok dan pasokan. Sebenarnya, kita telah memiliki kalender tanam (katam) komoditas-komoditas sayuran tersebut di berbagai daerah sentra produksi. Melalui pengaturan katam yang tepat, maka akan diperoleh stok yang cukup pada saat kebutuhan masyarakat mencapai puncak. Pengalaman pada zaman Orde Baru bisa ditiru. Sinergi sudah dibangun pemerintah pusat dengan daerah jauh hari sebelum puncak kebutuhan masyarakat terhadap komoditas itu tiba. Misalnya, menjelang datangnya hari besar nasional/ keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru atau saat musim paceklik akibat faktor musim. Jauh hari sebelumnya utusan Bina Graha dan kementerian/lembaga terkait telah intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah di sentra produksi sayuran, seperti Kabupaten Brebes, Tegal, Wonosobo, Nganjuk, Brastagi, dan daerah lain di Tanah Air. Pemerintah pusat melalui kementerian/ lembaga terkait (termasuk Perum Bulog) mengucurkan anggaran yang cukup ke daerah-daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk modal budidaya dan penguasaan hasil ( op koop ). Budidaya dirancang sedemikian rupa sehingga panen terjadi saat puncak kebutuhan masyarakat. Meski ditinjau dari ilmu agronomi cara ini sangat berisiko gagal panen karena dilakukan secara off season , namun dengan kawalan intensif dari petugas teknis pertanian, dapat terhindar dari kegagalan panen. Kala itu, pemerintah juga gencar memasyarakatkan teknologi tepat guna bertanam sayuran dalam pot, budidaya ver tikal (vertikultur), budidaya hidroponik, serta kebun atap (roof garden). Pada lahan yang terbatas ibu-ibu, r umah tangga dapat menanam sayuran, seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dengan stimulan benih dari dinas pertanian setempat. Cara-cara seperti itu ternyata sangat ampuh meredam gejolak harga cabai merah dan cabai rawit karena sewaktuwaktu dapat dipetik. Satu lagi hal penting yang perlu dilakukan adalah upaya penguatan cadangan pangan di semua tingkatan. Pada era otonomi daerah seperti sekarang, pemerintah kabupaten/ kota/provinsi perlu memiliki stok pangan sendiri di wilayah masing-masing. Untuk itu, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Perum Bulog yang telah berpengalaman dalam manajemen stok pangan di wilayah masing-masing. Toto Subandriyo , Pengamat Ekonomi Lulusan IPB dan Pasca Sarjana Unsoed Toto Subandriyo/GOR Investor Daily

Sumber: BeritaSatu