LPSK Belum Terima Permintaan Perlindungan Saksi Sidang Ahok

Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan kepada saksi persidangan penistaan agama yang diduga dilakukan calon gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. “Siapa pun yang ajukan, LPSK siap merespons tapi dengan penelaahan yang objektif,” kata Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar, Jumat (16/12) di Jakarta. Kendati demikian, dijelaskan Lili, sampai saat ini belum ada permohonan pemberian perlindungan, baik itu dari kepolisian, saksi, kuasa hukum, pendamping, jaksa, hakim hingga pihak pelapor. “Sampai sekarang belum ada (permintaan permohonan perlindungan). Untuk saksi bisa dia datang sendiri atau lewat kuasa hukum, pendamping, atau penegak hukum, entah polisi, jaksa atau hakim,” ucapnya. Dijelaskan, dalam mandat UU No 13/2006 yang telah di sempurnakan ke UU 31/2014 tentang perlindungan saksi dan korban, hanya memberikan pemenuhan hak bagi orang dengan status saksi, korban, pelapor, saksi pelaku yang bekerja sama, informan, ahli, perempuan, dan anak. Sidang perdana Ahok dengan agenda pembacaan nota keberatan telah digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara di gedung bekas PN Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No 17 Jakarta Pusat, Selasa (13/12) lalu. Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama pada 16 November 2016. Ahok diduga menistakan agama saat pidato di depan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 27 September. Atas perbuatannya, Ahok dijerat Pasal 156 dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yeremia Sukoyo/JAS Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu