Kemnaker Harus Pidanakan Perusahaan yang Gaji Pekerja di Bawah UMP

pt solid gold berjangka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) didesak mempidanakan seluruh perusahaan di Indonesia yang menggaji karyawan di bawah upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kota/kabupaten (UKM).

“Ada banyak perusahaan yang memperoleh keuntungan berlipat setiap bulan namun mereka tetap menggaji karyawan di bawah UMP/UMK. Pidanakan perusahaan-perusahaan seperti ini,” kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, kepada SP, Sabtu (15/7).

Timboel mengatakan seperti itu sehubungan dengan PPNS Kemnaker menetapkan seorang pengusaha berinisial YS, sebagai tersangka. Pasalnya, direktur utama PT KL yang beroperasi di Jakarta itu membayar upah pekerjanya di bawah ketentuan upah minimum Jakarta. Tindakan tersebut melanggar Pasal 185 juncto Pasal 90 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal Rp 400 juta.

“Tersangka dan barang bukti sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” kata Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Kemnaker, Iswandi Hari, kepada SP, Sabtu (15/7).

Timboel mengapresiasi langkah dan tindakan PPNS Kemnaker tersebut. Namun, ia ragu kasus tersebut sampai ke pengadilan. “Saya ragu kasusnya sampai ke pengadilan. Saya takut tersangka bermain mata dengan pihak kejaksaan sehingga kasusnya dihentikan. Kalau pun dibawa ke pengadilan, ancaman hukungannya pasti sangat ringan. Ini sudah lama dan sering terjadi,” kata dia.
Menurut Timboel, kalau PPNS Kemnaker serius sejak dulu, maka banyak pengusaha dihadapkan ke pengadilan. Namun, realitanya banyak PPNS “berkawan” dengan pengusaha nakal. “Banyak oknum pengawas Kemnaker kerjanya mencari duit ke pengusaha nakal. Semoga di masa Menaker Hanif Dhakiri kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu ditiadakan,” kata dia. pt solid gold berjangka

Timboel mengusulkan, agar Kemnaker menyediakan ruangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan perundang-undangan. “Sampai saat ini di Kemnaker saya tidak temukan ada ruangan seperti itu. Padahal di daerah sudah ada. Kenapa Kemnaker tidak disediakan ? “ kata dia.

Iswandi mengatakan, sebelumnya penyidik telah merampungkan pemeriksaan kepada tersangka dan sembilan saksi, termasuk saksi ahli, serta menyita barang bukti berupa slip gaji, buku upah, kartu pekerja, nota pemeriksaan serta sejumlah barang bukti lainnya.

Dari hasil analisa perkara, keterangan para saksi dan tersangka, serta analisa hukum dari keterangan para saksi dan tersangka serta petunjuk barang bukti, tersangka patut diduga telah melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan pembayaran upah kepada pekerja periode bulan Januari 2010 sampai bulan Juni 2011 di bawah ketentuan upah minimum DKI Jakarta.

Iswandi menambahkan, KL diketahui telah melakukan pelanggaran pembayaran upah, setelah petugas pengawas ketenagakerjaan Kemnaker mendatangi dan melakukan penyelidikan PT KL yang berkantor di kawasan MT Haryono, Jakarta.
Mengetahui adanya pelanggaran tersebut, petugas pengawas Kemnaker langsung memberikan nota pemeriksaan Nomor : B.17/PPK–NKJ/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 serta dengan Penegasan Nota Pemeriksaan Nomor:B.103/PPK–NKJ/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.

Lalu dilakukan peyidikan berdasarkan surat laporan kejadian Nomor : 01/LK/PPNS/I/2013, tanggal 15 Januari 2013 dan surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Sidik/01/II/2013/PPNSres – Nakertrans, tanggal 14 Pebruari 2013.
Dalam pemeriksaan, tersangka YS tidak menunjukkan itikad baik. Terbukti tetap bersiteguh perusahannya telah melakukan pembayaran upah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan dia menolak terhadap segala tuntutan pekerja terkait pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum untuk tahun 2010 dan tahun 2011. Setelah dilimpahkan ke Kejaksaan, selanjutnya kejaksaan akan meneruskannya ke pengadilan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *